Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

---

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules.