Dalam menjalankan jabatannya notaris berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Akan tetapi, dalam praktek, terdapat notaris yang meminta honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Dari kasus tersebut timbul suatu permasalahan terkait penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis. Metode kualitatif dipakai sebagai metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan datanya. Dalam hasil penelitian dirumuskan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris sebaiknya dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga adanya penetapan dalam bentuk kesepakatan antar notaris terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan agar dapat menciptakan suatu keseragaman.

---

In carrying out his/her position, a notary has the right to receive an honorarium as an appreciation which can be obtained from the people who use his/her services. However, in practice, there are notaries requesting higher amounts of honorariums which does not fit with the type of service offered as happened in the case of MPPN decision number 04/B/MPPN/XI/2018 where the protocol holder requests compensation for the services of issuing a copy of the deed at a price that is deemed unnatural. Therefore, there are problems about determining the notaries honorarium and the responsibility of the protocol holder to the protocols in their storage. This study uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Qualitative method used as a method of data analysis by deductive reasoning also using document studies supported by interview results as a data collection tool. In the results, the basics of consideration are used as references in determining notary honorariums as well as the importance of determining the honorarium as a form of legal certainty, also the responsibility of protocol holders on the notary protocol in their storage. Notaries should be able to underlie each of their considerations based on professional ethics and the stipulation in the form of an agreement between the notaries in determining the honorarium for the copy of the additional deed in order to create uniformity.