Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise.