ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat Akta
Pernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya
berdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris,
sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenai
keabsahan dan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat
dihadapan Notaris atas dasar keterangan penghadap palsu yang mengakibatkan
terjadinya peralihan saham tersebut serta sanksi terhadap Notaris yang membuat Akta
Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini
adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata cara
pembuatan akta yang benar maka akta tersebut menjadi akta yang tidak autentik serta
akibat hukum terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan umum
oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris
yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pidana yang dapat
dikenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat.
ABSTRACTThis thesis is focused on a notary who made Statement of Meeting Resolution without a
note from the minutes or legitimate Treatise of the Shareholders General Meeting.
Notary made the Statement of Meeting Resolution based on the explanation of false
conveyor who was present before a notary that resulting in stock shift. The problem is
how the legitimacy and law consequent of the Statement of Meeting Resolution that
have been made in front of a notary based on explanation of false conveyor resulting in
stock shift and how is the punishment for a notary who made the Statement of Meeting
Resolution. Research method used in this thesis is normative juridical, whereas this
study uses legislation as well as existing legal norms to obtain the results. The results of
the research is by not meeting the requirements of making the right deed then the deed
becomes an unauthentic deed and the legal consequences is the deed can be requested
the cancellation to public court by the parties who feel aggrieved. Punishment which
may be imposed to the notary is administrative punishment in the form of written
warning and criminal law which may be imposed by the articles regulating the criminal
act of letter forgery.