ABSTRAK
Merkuri merupakan salah satu unsur logam yang termasuk sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun B3 berdasarkan PP No, 74 tahun 2001, yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, yang menarik perhatian global kemudian melatarbelakangin dibentuknya Konvensi Minamata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan merkuri, mulai dari perdagangan illegal merkuri, pertambangan batu cinnabar, serta penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk juga berpartisipasi dalam mengendalikan emisi dan lepasan merkuri secara global, maka pada tahun 2017 lalu Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Minamata kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata. Skripsi ini juga akan membahas apa yang kemudian yang perlu diatur dalam Rencana Aksi Nasional dari Konvensi Minamata. Metode penulisan dari skripsi ini adalah yuridis normatif. Analisis dari skripsi ini kemudian mencapai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata sehingga perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan serta memuat langkah-langkah strategis dalam Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan serta menghapuskan penggunaan merkuri.

---

ABSTRACT
Mercury is one of metallic substance that include as toxic and hazardous material based on Government Regulation No.74 year 2001, which can adversely affect the environment and human health. The case of mercury contamination in Minamata Bay, Japan, attracted global attention and as one of the background to form Minamata Convention. This objective of this convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury. Indonesia became one of the countries experiencing problems in the utilization of mercury, from illegal trading of mercury, cinnabar mining and artisanal small scale gold mining. As a form of Indonesia 39s commitment to participate in controlling global emissions and mercury releases globally, in 2017 Indonesia ratified the Minamata Convention. This undergraduate thesis discusses the obligations that arise for Indonesia after ratifying the Minamata Convention and then analyzing existing legislation in comparison with the obligations contained in the Minamata Convention. This undergraduate thesis will also discuss what then needs to be regulated in the National Action Plan of the Minamata Convention. The research method used in this writing is a normative juridical research. The analysis of this writing then reaches the conclusion that the existing legislation is still inadequate when compared with the obligations contained in the Minamata Convention so that the need for revision of regulations and contains the strategic steps in the National Action Plan for controlling and eliminating the use of mercury.