Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.

---

This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs.