ABSTRAKJanji untuk melangsungkan perkawinan salah satu bentuk kesanggupan dari satu pihak atau kedua belah pihak yang bersedia untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu yang ditentukan. Janji untuk melangsungkan perkawinan dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan. Akibatnya sering terjadi cidera janji untuk melangsungkan perkawinan oleh salah satu pihak. Sejauh ini tidak ada suatu aturan yang mengatur secara jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang mendapatkan rugi atas perbuatan tersebut. Pada Skripsi ini akan dijelaskan bahwa bentuk perlindungannya adalah dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan, serta menjelaskan bagaimana pengaturannya. Skripsi ini juga membahas salah satu putusan pengadilan yang bertindak sebagai penggugatnya adalah pihak diluar janji untuk melangsungkan perkawinan atau pihak ketiga dalam perkara. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara dan memandang kedudukan penggugat sebagai pihak ketiga, karena pada umumnya yang menjadi penggugat dalam perbuatan melawan hukum adalah pihak yang mendapatkan kerugian secara langsung akibat perbuatan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pihak ketiga dapat bertindak sebagai penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap janji untuk melangsungkan perkawinan, karena segala yang telah penggugat rasakan adalah jelas-jelas akibat dari perbuatan tergugat yang telah menciderai janjinya untuk melangsungkan perkawinan terhadap pihak lain. Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatan imateriilnya di pengadilan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRAKThe agreement to do marriage is a form of one party 39 s or two parties 39 willingness to marry within a specified time. The agreement to do marriage can be made in writing but under most cases its only be spoken or verbally given. As a result, a default or a breach of promise is then often occurred. Heretofore, specific provisions are not yet be regulated to give legal protection for the aggrieved party who suffered losses due to the breach of promise. Therefore, this undergraduate thesis will gives discussion on how that the protection can be given through civil lawsuits for the unlawful acts and how is it be regulated in Indonesia. This thesis is also discussed one of the judicial decisions, which the plaintiff of the case is the third party who not directly involved under the conduct of the agreement given. The discussion took place on how the judge 39 s consideration in deciding the case upon the capacity of the third party that in here act as the plaintiff since the plaintiff of lawsuit for the unlawful act basically must be a party who directly suffered the losses from such unlawful conduct. This undergraduate thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance, which conducted through literature studies. The results of the discussion in this research suggest that a third party may act as a plaintiff in an unlawful act lawsuit against the agreement to do marriage, since the plaintiff directly suffered the losses arise from the defendant 39 s actions that has breached his promise to marry another party. The Plaintiff was able to prove partly of his immaterial claim that the defendant has committed an unlawful act.