ABSTRAKMinyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Permen ESDM No.8 Tahun 2017 lebih dikenal dengan Permen Gross Split . Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor, yang berimbas pada ketidakpastian hukum terkait pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor dalam kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Selain itu juga akan dituliskan mengenai perbandingan ketentuan Permen Gross Split dengan ketentuan sebelumnya mengenai pembayaran kembali reimbursement terkait PPN atau PPN dan PPnBM dalam Kontrak Kerja Sama yang diatur pada PMK No. 158/PMK.02/2016. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah pemenuhan fungsi pajak sebagai reguleren dan budgeter dalam kegiatan industri hulu migas. Selain itu juga dimuat mengenai evaluasi Permen Gross Split dan proyeksinya terhadap perekonomian negara.

---

ABSTRAKOil and gas oil and gas is one source of energy that plays a major role in the economy of Indonesia, oil and gas production is no longer sufficient for the demand in the community and export activities. This situation eventually prompted the Government to increase its activities in the upstream oil and gas sector. Therefore, the Government cooperates with the contractor to conduct business activities in the upstream oil and gas sector. This thesis will examine how reguliton of the ministry of energy and mineral resources No.8 Year 2017 better known as Gross Split regulation . The research focus on this thesis is about the absence of provisions on Value Added Tax VAT or VAT and Sales Tax on Luxury goods or services presented by contractors, which affects the legal uncertainty related to taxes imposed on goods and or services presented by contractors in business activities in the sector of Upstream oil and gas. It will also be written as the comparison of the provisions of the Gross Split Regulation with the foregoing provision of reimbursement in the Cooperation Contract set forth in the PMK No. 158 PMK.02 2016. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and also using library materials. The findings to be submitted in this study are the fulfillment of tax functions as a reguler and budgeter in upstream oil and gas industry activities. It was also published on the evaluation of Gross Split and its projection of the country 39's economy.