Skripsi ini membahas mengenai kelaiklautan kapal dalam polis asuransi kapal Marine Hull Insurance KM Baruna Mega antara PT Baruna Shipping Line dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , yang berkaitan dengan tuntutan klaim asuransi rangka kapal dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Undang-Undang Pelayaran dan hukum asuransi mengatur tentang kelaiklautan kapal seaworthiness dan pengaruhnya terhadap pengajuan klaim asuransi rangka kapal apabila kelaiklautan dilanggar. 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 521PK/Pdt/2015 sudah sesuai dengan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pelayaran telah mengatur perihal kelaiklautan kapal, sementara dalam KUHD hanya diatur mengenai akibat dari pelanggaran ketentuan kelaiklautan kapal. Sedangkan dalam hukum Marine Insurance Act 1906 lebih spesifik diatur mengenai warranty of seaworthiness. Apabila ketentuan mengenai kelaiklautan kapal dilanggar, maka secara otomatis terdapat pula pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dan warranty asuransi. Pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum asuransi, karena dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayar klaim walaupun tertanggung telah melanggar prinsip utmost good faith dan warranty of seaworthiness.

---

This thesis discusses about seaworthiness of MV Baruna Mega rsquo s marine hull insurance policy between PT Baruna Shipping Line and PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , concerning the marine hull insurance claim with the following issues 1. How do Shipping Act and insurance law regulate seaworthiness and its impact on marine hull insurance claim if there any violation. 2. Is the Judge rsquo s Legal Consideration in Judicial Review at the Indonesian Supreme Court Decision Number 521 PK PDT 2015 implemented the insurance law properly. This research uses normative juridical method. Based on research conducted, Shipping Act has regulated the concept of seaworthiness, while KUHD only regulated the consequences of violation in seaworthiness. Compared with those regulations, the Marine Insurance Act 1906 has more specific regulation about warranty of seaworthiness. If there is any violation on seaworthiness condition, means that there will always be a violation of utmost good faith principle and insurance warranty as well. Judge rsquo s considerations in the High Court and Supreme Court have not been implementing the insurance law properly, because they tend to punish and obligate insurer to pay the claim, even though the insured violated utmost good faith principle and warranty of seaworthiness.