ABSTRAK
Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting bagi pelestarian produk khas yang berasal dari daerah tertentu di suatu negara. Namun, karena peraturan hukum mengenai indikasi geografis yang masih beragam di dunia, tidak semua jenis produk dapat dengan sah terdaftar sebagai indikasi geografis di beberapa negara di dunia. Salah satu jenis produk yang mengalami permasalahan akibat heterogenitas sistem hukum mengenai indikasi geografis ini adalah kerajinan tangan, misalnya Indikasi Geografis terkait produk kerajinan tangan tidak dapat didaftarkan di Uni Eropa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tangan, ditinjau dari unsur-unsur persyaratan pendaftarannya, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam lingkup internasional. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku saat penelitian dilaksanakan.

---

ABSTRACT
Geographical Indication is a part of Intellectual Property Rights that holds an important role in preserving indigenous products from a certain country in the world, or products originating in a certain area in a country. However, as the effect of different applied laws in many countries in the world, not all kinds of products can be registered lawfully as a geographical indication. One of the product type that has a problem from heterogenous geographical indication applied laws in the world is handicraft, for example Geographical Indications related to handicraft products cannot be registered in European Union. The issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how implementation of geographical indication registration system for handicrafts products, both in Indonesian positive law and international scope. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulations rsquo point of view at the time of writing.