Sejak berakhirnya masa kepemimpinan Suharto di Indonesia, pada bulan Mei 1998, media massa dan pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada Bali. Di tengah konflik-konflik yang terjadi, Pulau Bali menjadi simbol keamanan dan kerukunan antarumat beragamadi Indonesia. Selama kurun waktu beberapa tahun selanjutnya yang penuh dengan konflik dan konspirasi, kelompok elit dari Ambon, orang-orang Kristen dari Lombok, orang-orang keturunan Cina dari Jakarta, para aktivis Timor Timur, dan puluhan ribu penggangguran dari Jawa mencoba mencari perlindungan di tanah Bali. Campur tangan para partisan partai di tingkat nasional memainkan peran yang penting dan tidak terhindarkan dalam mendefinisi ulang cara orang Bali merekonstruksi identitas budayanya yang amat kuat ditunjang oleh pariwisata dan strategi pembangunan selama Orde Baru. Sayangnya, proses rekonstruksi budaya ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat kesempatan untuk reformasi daerah atau partai politik muncul sebagai alternatif yang memungkinkan, eksklusivisme kedaerahan yang justru muncul.