This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionary
funds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability and
political motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. The
study was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the local
election simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportion
of discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there is
no indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results of
multiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and political
factors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before the
local election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation of
its discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospective
voters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan
discretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktor
kemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebut
menjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesia
yang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwa
tidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuan
sosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa
faktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadap
besarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.
Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionary
fund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untuk
menarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepala
daerah non incumbent.
