ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang konsep perdagangan pengaruh yang ketentuannyaterdapat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, namun hingga saat ini, Indonesiabelum membuat suatu pemidanaan terhadap para pelaku perdagangan pengaruh. Halini menimbulkan masalah karena kerap kali ditemukan kasus perdagangan pengaruhdalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satukasusnya ialah kasus suap kuota sapi impor atas nama terdakwa Luthfi HassanIshaaq. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum sertadoktrin yang berkaitan dengan konsep trading in influence. Skripsi ini jugamembandingkan ketentuan mengenai trading in influence di beberapa negara, baikdengan sistem hukum civil law maupun common law. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa pengaturan mengenai perdagangan pengaruh di berbagai negara, baik yangmengatur ataupun tidak mengatur, masih memiliki beberapa masalah. Pada kasusLuthfi terdapat konsep perdagangan pengaruh yang seharusnya tidak dapat dipidanaberdasarkan ketentuan delik suap.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of trading in influence that contained in Article 18United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Although Indonesiaratified the convention, but Indonesia still not criminalize trading in influence yet. Itcaused a major problem because the act of trading in influence cases identified sooften in the case of corruption in the corruption court. One of its cases is beef importquota bribe case by the defendant Luthfi Hassan Ishaaq. The research uses normativeresearch method that is a study of legislation and legal literature and doctrine relatingto the concept of trading in influence. This thesis also compared the provisions ontrading in influence in some countries, both civil law and common law system. Thestudy concluded that the provisions of trading in influence in some countries, whetherregulate or not, have several problems. In Luthfi?s case, there is a concept of tradingin influence which should not be punished based on bribery provision.