Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapatmenjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS padabeberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan fiskal, dalam persamaan regresi Y =1,810-0,838X di mana X = penerapan GFS dan Y = kebijakan fiskal. Pengaruh bersifat negatifdan signifikan. Faktor penerapan GFS dapat menilai kebijakan fiskal dengan kontribusi81,1%. Adapun penyusunan GFS tidak menggugurkan kewajiban penyusunan laporankeuangan untuk tujuan umum, yang dalam tataran pemerintah pusat dikenal dengan LKPP(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Penggunaan prinsip-prinsip dasar yang memadaidalam GFS, yaitu basis akrual, cakupan sektor publik, dan konsolidasi juga mendukung GFSini sebagai dasar yang tepat dalam mengambil kebijakan fiskal dibandingkan dengan sekadarlaporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan antara GFS dengan standar akuntansipemerintah (pada sektor pemerintahan umum), serta antara GFS dengan standar akuntansikeuangan (pada sektor perusahaan publik), mulai dari tujuan, cakupan, entitas pelaporan,kriteria pengakuan, pengukuran, revaluasi dan perubahan nilai, serta integrasi arus danposisi, merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi semua pihak khususnya pemerintahpusat sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan sistem, prosedur, dan sumber dayayang dibutuhkan dalam mengembangkan GFS di Indonesia.