Dalam skripsi dibahas tentang dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga LPG yang dilakukan oleh 17 pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha LPG yaitu Hiswana Migas DPC di wilayah Bandung-Sumedang. Berdasarakan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan perjanjian penetapan harga tersebut terbukti karena adanya bukti tertulis yakni perjanjian surat kesepakatan harga yang ditandatangi ke-17 pelaku usaha tesebut tanggal 21 Juni 2011. KPPU dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Pendekatan yang digunakan KPPU dalam memeriksa perkara a quo adalah per se illegal sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha, sekalipun Para Terlapor meminta dengan pendekatan rule of reason. KPPU dalam putusannya memberikan sanksi juga telah sesuai dengan hukum persaingan usaha. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2014 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan terkait lainnya.

---

This thesis analyzes the allegations of price-fixing agreements LPG made by 17 businesses that are members of the LPG business associations Hiswana Migas LPG DPC in Bandung-Sumedang. Based on the investigation conducted by KPPU, the alleged price-fixing agreement is proven because of the price fixing agreement signed by the 17th businesses on 21 June 2011. KPPU can prove that businesses have violated Article 5 of Law No. 5 Year 1999. The approach that KPPU use in examining the case is per se illegal is in conformity with competition law, even if the Party requesting the rule of reason. KPPU in its decision to impose sanctions is also in compliance with competition law. As for the writing, the writer uses the method normative legal research with the aim of analyzing the KPPU?s decision No. 14 / KPPU-I / 2014 under the Law No. 5 of 1999 and other relevant Regulations.