ABSTRAKDalam konteks globalisasi dan perekonomian terbuka, ekspansi program
kesejahteraan sosial sering kali dideterminasi oleh tekanan kelompok buruh atau
partai “kiri.” Skripsi ini menunjukan bahwa elemen-elemen populis yang
terlembaga pada suatu negara dapat menjadi penentu dikembangkannya programprogram
kesejahteraan sosial. Hal ini ditelaah dengan menggunakan kerangka
teori perubahan institusional bertahap, yang memahami bahwa institusi
merupakan mekanisme distribusi kekuasaan yang terlembaga dan memiliki
kesenjangan di antara desain dan implementasi sehingga dapat dimanfaatkan aktor
di dalamnya untuk melakukan perubahan. Studi kasus ekspansi jaminan kesehatan
Indonesia, melalui SJSN dan BPJS, akan digunakan untuk memperlihatkan
perubahan institusional bertahap ini dengan memberikan fokus pada dinamika
intraparlemen
ABSTRACTIn the context of globalization and open economy, expansion in welfare program
is often determined by labor union or “left” party forces. This thesis shows that
populist elements could be the determinant of the expansion of welfare programs.
It has been studies in the framework of incremental institutional change, which
see institution as a power-distribution mechanism that are institutionalized. It
also shows a gap between design and implementation, so that it can be utilized by
concerning actors to push for change. The case of the expansion of the Indonesian
healthcare provision, through SJSN and BPJS, will be used to highlight the
incremental institutional change, and also it gives focus to the dynamics of the in
the parliament.