Penelitian ini membahas mengenai PPN atas Jasa konstruksi yang dibiayai APBD. Penelitian ini menggunakan teori PPN sebagai teori utama. Penelitiaan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan daerah yaitu PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD sebaiknya tidak diterima karena lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya jika PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD didevolusikan ke pemerintah daerah.Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak dapat diberikan fasilitas baik dari presumptive tax based dan presumptive input. Pengenaan PPN atas jasa konstruksi yang dibiayai APBD tidak memenuhi kriteria presumptive input diatur dalam UU PPN pasal 16B ayat (1) dan ayat (2) dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN dan presumptive tax based yang diatur dalam UU PPN pasal 8A. Semi fasilitas yaitu nilai lain - lain, hanya diberikan untuk Pengusaha Kena Pajak bukan untuk pembeli.

---

This research discusses the Value Added Tax on contruction services financed by the local government budget. This research uses value added tax theory as the main theory. This research uses qualitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this can be concluded, idea value added tax on contruction services financed by the local government budget as object local taxation had better accept because it have many shortage compared excess if as a local tax. Imposition value added tax on construction services financed by the local government budget doesn?t meet the criteria presumptive tax based and presumptive input. The criteria presumptive input according to act value added tax article 16B paragraph (1) and (2) and presumptive tax based according to act value added tax article 8A. Semi facility value added tax given to the employers tax.