Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia.