Tulisan ilmiah ini membahas tentang Internet Banking, khususnya mengenai legalitas 'security token' dalam perlindungan konsumen. Metode penelitian kualitatif melalui wawancara beberapa narasumber dan penelitin sumber tertulis di media massa digunakan untuk mengumpulkan berbagai kasus dan menganalisanya dengan 6 perjanjian antara bank di Indonesia dengan nasabah serta perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasilnya, para narasumber tersebut memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai perundanguandangan yang berlaku mengenai perbankan, teknologi informasi dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum konsumen e-banking lebih lemah dibandingkan pihak bank. Untuk itu diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih menjamin keadilan dalam hal perlindungan konsumen. Tulisan ilmiah ini mengajukan beberapa usulan untuk memperbaiki perlindungan hukum terhadap konsumen yang dijalankan oleh bank dan semua pihak yang berkepentingan, agar 'security token' bank tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.

---

This thesis is about Internet banking, specifically the legality of the 'security token' in regards to consumer protection. The research methodology is done through the qualitative method, where the analyses are done through comparing cases based on interviews, and from public records available throughout the media spectrum, with existing and prevailing regulation. The interviewees give different perspectives of the existing regulations concerning banking, information technology consumer protection. The conclusion of the research is that the ebanking customer's legal standing is lower than that of the bank. Therefore, there needs to be provisions made to ensure equitable customer protection. This thesis offers some ideas to improve the law that governs the liability for banking customer by the bank and all stakeholders involved, in the event of banking security token malfunctioning by use or misuse from parties.