Praktik scientific whaling atau penangkapan ikan paus dengan tujuan penelitian ilmiah yang dilakukan Jepang di wilayah Antartika melalui Program JARPA II telah banyak menimbulkan kritik di dunia Internasional. Hal ini berakhir pada tahun 2014 dengan keluarnya Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Whaling in the Antarctic antara Australia v. Jepang dengan intervensi dari Selandia Baru yang menyatakan bahwa praktik JARPA II tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pada skripsi ini akan diteliti mengenai kesesuaian praktik penangkapan ikan paus di laut bebas oleh suatu negara dengan peraturan internasional terkait mengenai whaling serta efektifitas putusan tersebut terhadap upaya konservasi dan manajemen stok ikan paus di masa depan.

---

Japan scientific whaling program in the Antarctic or known as JARPA II has evoke many critics over its practices. It resulted in the International Court of Justice Whaling in the Antarctic Judgement between Australia v. Japan: New Zealand intervening at 2014 that stated the program is not in accordance with the international law regarding whaling and that the program must be stopped immediately. This thesis will examine the conformity of whaling practice in the high seas by a country with the international regulations regarding whaling and the judgment effectiveness on the conservation and management of whales stock in the future.