Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan dan strategi untuk desentralisasi kesehatan. Pemerintah lokal harus mampu mengatur dan mengembangkan sistem kesehatan kecamatan yang diharapkan mampu memfasilitasi [erkembangan jaringan kooperasi antara NGO, asosiasi, dan bisnis. Penelitian ini juga diikuti dengan workshop untuk mengumpulkan dan membuat peraturan jejaring kooperasi. Namun cara-cara tersebut belum mampu mengumpulkan informasi mengenai sejauhmana kebijakan harus dilakukan oleh pemerintah lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara menganalisis aktifitas jejearing kooperasi untuk mendukung perkembangan kesehatan pada tingkat pemerintah lokal. Hasil menunjukan bahwa kontribusi jejaring kooperasi untuk usaha kesehatan sudah cukup banyak dan beragam, namun hal itu membutuhkan pengembangan. Kontribusi dari sector bisnis masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah lokal untuk mampu memfasilitasi pengembangan dan penguatan jejearing kooperasi kesehatan. Selain itu fasilitasi pengetehuan dan kegiatan membutuhkan jalan keluar untuk mencari sumber daya aktifitas jejaring kooperasi.