ABSTRAKTesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam
penanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan
2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australia
terhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan
penyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
desain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara Perdana
Menteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasional
dan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalam
penanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantian
pemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antar
kedua negara semakin memburuk.
ABSTRACTThis thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handling
people smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impacts
of changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship in
handling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method with
analysis descriptive design. It analyzes the differences among the three Prime
Ministers of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s national
interests and power in maintaining cooperation between the two countries to stop
people smuggling crimes. The results of this study show that the change of
government in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship between
the two countries.