[Skripsi ini menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Padang
khususnya pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada periode tahun
2010 hingga tahun 2013 dari sudut pandang penyusunan, pendistribusian internal
instansi maupun eksternal instansi, dan juga proses pengevaluasian serta
implikasinya terhadap kebijakan pemerintahan dimasa yang akan datang. Analisis
dilakukan dengan melihat kesesuaian mekanisme pelaksanaan peraturan dengan
peraturan yang ditetapkan, dimana yang menjadi acuan adalah Surat Keputusan
Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 serta Peraturan Mentri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010., This thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at the
Department of Building and Spatial Tata Housing preparing Government
Performance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from the
standpoint of preparation , distribution agencies internal and external agencies ,
and also the process for evaluating and implications for government policy in the
future . The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism of
regulation conformity with the rule set , which is the reference was the Head of
the Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State for
Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010.]