ABSTRAKTesis ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Pdt.Sus/2012
antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak DJP
Banten KPP Pratama Serang melawan kurator PT. Bestindo Tata Industri (PT.
BTI). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai
kedudukan utang pajak PT. BTI dan hak tagih negara terhadapnya. Seharusnya
DJP tidak membiarkan utang pajak PT. BTI berlarut-larut, sehingga
penyelesaiannya dilakukan melalui proses kepailitan. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan
data sekunder.
ABSTRACTThis thesis refers to the Supreme Court Decision No. 368 K/Pdt.Sus/2012 between
the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia DJP Banten KPP Pratama
Serang against curator PT. Bestindo Tata Industries (PT. BTI). The issues that
would be discussed in this thesis are the position of tax debts PT. BTI and the
state’s rights to claim it. DJP should not let tax debts of PT. BTI protracted, which
led to settlement through the bankruptcy process. The research method that is
being used is juridicial normative method, which means the research is based on
regulation and library research that used secondary data.