Tesis ini membahas pemahaman masyarakat dan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap istilah perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat dan manfaat pencatatan perkawinan serta penanganan perkawinan yang tidak dicatat yang meliputi tindakan mulai dari penerimaan laporan dari masyarakat sampai penanganan tindak lanjut termasuk faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan perkawinan yang tidak dicatat oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pemahaman masyarakat dan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap istilah perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat dan manfaat pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsep perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan konsep perkawinan menurut Hukum Islam serta konsep perkawinan tidak dicatat. (2) Penanganan perkawinan yang tidak dicatat yang meliputi tindakan mulai dari penerimaan laporan dari masyarakat sampai penanganan tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel telah sesuai dengan aturan yang berlaku. (3) Faktorfaktor kendala dalam penanganan perkawinan tidak dicatat oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel, memiliki kesesuaian dengan teori dalam faktor-faktor penegakan hukum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Dituntut peran serta aktif khususnya kepolisian untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti penting dari perkawinan, arti perkawinan tidak dicatat, serta alasan pentingnya pencatatan perkawinan dan kerugian apabila melakukan perkawinan tidak dicatat, (2) Polri harus berani membuat suatu langkah inovatif seperti membuat Peraturan Kapolri (PERKAP) yang khusus mengatur penanganan kasus yang berhubungan dengan perempuan, (3) Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) (4) Diperlukan pelatihan, seminar, terhadap para aparat penegak hukum sehingga mempunyai kesamaan persepsi dalam menangani perkawinan tidak dicatat, (5) Diperlukan dukungan sarana dan prasarana berupa pemberian anggaran khusus untuk menangani setiap tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan sebagai korban.

---

This thesis discusses the understanding of society and the investigators, an assistant investigator of the term marriage, marriage isn?t recorded and the recording of the benefits of marriage and the handling of marriage isn?t recorded which includes actions ranging from the receipt of the report from the public until the follow-up treatment including factors that whatever obstacles encountered in the handling of marriage isn?t recorded by Unit Teenagers, Children and Women's Directorate General Criminal detectives in South Sumatera Police. Method used is qualitative approach normative research literature supported by field studies using in-depth interview techniques to keynote speaker.

The results showed that (1) the public?s understanding, investigator and the investigator aides to the term marriage, marriage isn?t recorded and the recording of benefits of marriage accordance with the concept of marriage according to the law number 1974 on 1 year of marriage, and the concept of marriage according to Islamic law and the concept of marriage isn?t recorded, (2) Handling marriage isn?t recorded that includes actions ranging from the receipt of the report from the public the follow-up treatment is performed by a child and adolescent unit of female directorate general of police criminal detectives southern sumatera region which are in compliance with applicable rules, (3) Constraint factors in the handling of marriage isn't recorded by unit teenagers, children and women?s directorate general criminal detective southern sumatera region, have a theory in conformity with law enforcement factors.

Advice that can be given is (1) aparticularly active role and demanded the police to provide socialization to the community about the value of marriage, the meaning of marriage isn't recorded, as well as the reason for the importance of recording marriages and loss when mating isn?t recorded. (2) Indonesian Republic Police should dare to make an innovative steps as the police chief of Republic Indonesia regulations that specifically govern the handling of cases relating to women. (3) Necessary coordination and coorperation the components of the criminal justice system (CJS), (4) Required training, seminars on the law enforcement officers to have similar perception in dealing with marriage isn't recorded, (5) Necessary support facilities and infrastructure for the provision of a special budget to deal with offenses relating to women as victims.