Tesis ini membahas mengenai kerjasama pengoperasian sistem peluncuran udara, disebut juga Air Launch System, yang telah menjadi suatu aktivitas yang signifikan dalam era komersialisasi ruang angkasa saat ini. Air Launch System adalah system peluncuran bergerak dari udara atau pesawat udara. Adanya keinginan pihak Rusia dan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Biak sebagai Intermediate Based pengoperasian Air Launch System yang memerlukan persiapan dan antisipasi dari aspek hukum. Pengoperasian sistem peluncuran udara (Air Launch System) dalam Hukum Internasional masih membutuhkan prosedur dan undang-undang tambahan yang pasti. Selain itu, adanya tanggung jawab negara yang akan terus melekat terhadap Launching State dan Registry State apabila peluncuran tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain.

---

Air launch system operation becomes a significant activity in the era of outer space commercialization nowadays. Air launch system is a mobile launch system from the air or from the aircraft. Initially, this system was developed from an armed aircraft system. The willingness of Russia to cooperate with The Republic of Indonesia by using Biak as an intermediate based on Air Launch System operation that will require preparation and anticipation of the legal aspects has not been regulated in the International Law. The Air Launch System operation in the International Law requires a certain procedure and additional law concerning the Air Launch System operation. Moreover, the state responsibility will always be borne by the launching state and state of registry in the event of damage towards another state due to such operation.