Skripsi Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada kantor wilayah DKI JAKARTA. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana Pelaksanaan Seleksi CPNS tersebut apakah masih ada tindakan yang mengarah ke Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi pada pelaksanaan rekrutmen CPNS. Metode penelitian ini dengan kualitatif-deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013 lebih transparan, akuntabel dan bebas KKN, karena pengawasan yang dilakukan bukan hanya melibatkan pengawas internal, akan tetapi juga melibatkan dari pihak eksternal sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kementerian Hukum dan HAM RI agar lebih dilakukan peningkatan koordinasi lagi antara panitia pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan baik di pusat maupun derah sehingga masyarakat akan semakin percaya dan yakin bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI sudah transparan dalam merekrut CPNS yang bersih dan bebas dari tindakan KKN.

---

This Thesis discusses the implementation of civil servant selection in the Indonesian Ministry of Law and Human Right on Jakarta office area in 2013. The purpose of this thesis is to analyze how the selection still leads to Corruption, Collusion, and Nepotism that often occurs in the selection or not. This research use qualitative - descriptive method. Data collection used was in-depth interviews and literature review. The results of this research are civil servant selection in the Ministry of law and Human Right on Jakarta office area in 2013 more Transparent, Accountable and free from Corruption, Collusion, and Nepotism. It could be happened because supervision of that selection is not only done by the internal supervisors, but also involve external supervisors that can minimize all kinds of fraud. Recommendation that the give is that the Indonesian ministry of law and human right can improve coordination between the central and regional committees and improve control at both central and regional levels, so that people can be more confident and assured that The Indonesian Ministry of Law and Human right has been transparent in conducting were clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism.