ABSTRAK
Lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia diberikan hak yang sama yaitu hak mendahului, sehingga memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain atas pemenuhan pembayaran utang debitur cidera janji. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia dalam eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga perpajakan. Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. FIA LEASING selaku Penerima Fidusia yang Obyek Jaminan Fidusia dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama XXX sebagai pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan yang dibahas tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan dibidang perpajakan, dan peraturan dibidang jaminan khususnya jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan utang pajak dan fidusia dalam hal terjadi eksekusi yang sama-sama mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis menyarankan bahwa harus terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang hak mendahulu antara Lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia.

---

ABSTRACT
Tax Institution and Fiduciary Acceptor have the same right. It is the right to precede so they can be preceded/ priored by other creditors to tulfil the payment of incredible debitor loan. This scription will discuss about the status of Tax Institution and Fiduciary acceptor dealing with Fiduciary guarantee object execution carried out by Tax Institution. The Financial Company of Motoric Vehicles PT. FIA LEASING as the acceptor of Fiduciary whose Fiduciary guarantee object has been executed by General Directorate of Tax, Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama as the institution which is disadvantaged. The main problem will be analyzed by using / applying the rules of taxation, and the rules of Fiduciary guarantee.The aim of this research is to know the status of tax loan and Fiduciary in terms of execution which have the same right to precede the payment. There must be a firm rule about the right to precede between Tax Institution and the acceptor of fiduciary.