ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasa
ATM dalam industri perbankan. Bahwa dalam prakteknya transaksi dengan
menggunakan mesin ATM sering bermasalah. Masalah yang biasa dialami
konsumen adalah mengenai kartu ATM yang tertelan mesin ATM, kemudian
terjadi penarikan tunai (cash advance) yang tidak dilakukan oleh konsumen,
namun transaksi tersebut tercatat dalam data bank. Dalam hal ini posisi konsumen
sangat lemah, karena pihak bank umumnya sulit dimintakan pertanggung jawaban
terhadap hilangnya dana tersebut. Hal ini terlihat dari hubungan hukum antara
konsumen dengan bank berdasarkan perjanjian dalam formulir pembukaan
rekening yang didalamnya berisikan klausula baku yang menghilangkan tanggung
jawab pelaku usaha. Untuk itulah pentingnya intervensi pemerintah untuk
melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan
berlaku secara efisien dan efektif seperti dalam putusan Mahkamah Agung
No.769 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil
penelitian ini menyarankan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan konsumen agar lebih menjamin kepastian hukum bagi
konsumen dan pelaku usaha, kemudian juga perlu dilakukan upaya preventif baik
oleh bank maupun konsumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap
hak-hak konsumen.
ABSTRACTThis thesis examines the legal protection of ATM user in the banking industry. In
practice, a transaction with an ATM machine often causes problems. The common
problem is when an ATM machine swallows an ATM card, followed by an
unauthorized cash withdrawal/cash advance which is, however, recorded by the
bank. In this case, consumers’ position is very weak since It is generally difficult
to request for banks accountability of missing funds. This is evident from the legal
relationship between the consumer and the bank under the agreement reflected in
the opening account form that contains a standard clause. in which the
responsibility of business operators is removed. For this reason, there is an
important need for government’s intervention to protect consumers through laws
and regulations. However, in practice, these rules can not be said to have been
applied efficiently and effectively as with the case of Supreme Court's decision
No.769 K/Pdt.Sus/2011. The research in this thesis is a normative legal research
using qualitative approaches for the data analysis. The results of this study
suggests that there is an existence for a legislation evaluation in the field of
consumer protection. in order to ensure legal certainty for consumers and business
operators and to avoid the violation of the rights of consumers.