ABSTRAKPenjatuhan pernyataan pailit terhadap maskapai penerbangan Batavia Air
sangat memukul dunia bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah mitra dari
maskapai penerbangan itu sendiri yaitu Travel Agent. Travel Agent bertugas
memasarkan jasa penerbangan dari maskapai. Dalam melaksanakan pemasaran
sekaligus penjualan tiket tersebut, Travel Agent terlebih dahulu harus
menyerahkan sejumlah deposit untuk dapat menerbitkan tiket (issued). Pailitnya
Batavia Air menyebabkan seluruh kekayaan maskapai tersebut berada dibawah
Kurator. Termasuk didalamnya adalah deposit yang telah diserahkan oleh pihak
Travel Agent. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa memang terdapat ketimpangan dalam perjanjian yang dibuat
antara travel agent dengan pihak maskapai selain tidak terpenuhinya asas- asas
yang ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan bentuk isi dari
perjanjian keagenan tersebut sehingga tidak dapat memberikan perlindungan
terhadap Travel Agent.
ABSTRACTThe overthrow of statements in bankruptcy against Batavia Airlines hit
the business world in Indonesia especially the Travel Agent as partner in charge
of marketing the flight service. In carrying out its task, the travel agent must
submit a deposit in order to booked and issued the ticket to their customer. The
bankruptcy led to the company’s assets are in the authorities of the curator.
Including all the deposits of Travel Agent. Referring to the agreement they
created it are not setting about the returning of deposit in case the agreement
ended prematurely. This led to the Travel Agent cannot withdraw their deposits
back. The method that has been used in this research is juridical-normative to find
the rule of law, principles of law, and legal doctrines to answer the problem
encountered, which is done by examining the references or secondary data. The
final result of this research indicate that there was inequality in the agreement
made between the travel agent and the airline.