Malaria harus dideteksi melalui pemeriksaan sampel darah perifer. Implementasi kebijakan pemerintah untuk malaria adalah penegakan diagnosa malaria. Tujuan. Mengevaluasi implementasi serta mengetahui faktor penghambat kebijakan penegakan diagnosa malaria di Provinsi NTB tahun 2011. Permasalahan implementasi kebijakan penegakan diagnose malaria di Provinsi NTB adalah belum disusunnya Peraturan daerah Provinsi NTB sebagai tindaklanjut Kepmenkes RI Nomor 293 Tahun 2009. Faktor penghambat implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria yaitu sumberdaya; karakteristik agen pelaksana; disposisi; komunikasi antar organisasi; lingkungan. Sehingga perlunya peningkatan komunikasi antar Kemenkes dan Pemerintah daerah Provinsi NTB serta komitmen pelaksana dan pemangku kebijakan untuk implementasi kebijakan penegakan diagnosa malaria.

---

Malaria, health problem must detects by examination of peripheral blood samples, by implementing policy of establishing malaria diagnose. Aims. Evaluating policy implementation and exploring resistors of establishing malaria diagnose in NTB Province. Problem of policy implementation for establishing malaria diagnose in NTB Province is lack of regulator as determinant of Kepmenkes Nomor 293 Year 2009. Resistors are resources; characteristics; disposition; communication among organizations; environment. It needs communication and commitment among Ministry of Health and NTB government to improve implementation policy of establishing malaria diagnose.