Tesis ini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan sembilan fraksi partai politik hasil Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses tarik menarik kepentingan politik antarfraksi tersebut yang menghasilkan konflik dan konsensus, khususnya terkait dengan empat isu krusial yakni sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode penghitungan suara menjadi kursi. Setelah dilakukan lobi politik intensif antara Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi akhirnya isu sistem pemilu dan alokasi kursi per daerah pemilihan pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat sehingga tercapai konsensus, sedangkan isu ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara menjadi kursi pengambilan keputusannya dilakukan dengan pemungutan suara. Teori yang digunakan adalah Teori Konflik dari Maurice Duverger, Teori Konsensus dari Maswadi Rauf, Teori Sistem Pemilu dari Ben Reilly, Andrew Reynolds dan Miriam Budiardjo, Teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann dan Alan Ware serta Teori Perwakilan dari Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo dan Bintan R. Saragih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis dan wawancara mendalam dengan anggota fraksi yang terlibat dalam proses politik tersebut. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antarfraksi politik dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI tidak mengindikasikan adanya perjuangan ideologi politik, tetapi lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik praktis semata-mata yang bersifat pragmatis dalam rangka meraih kekuasaan secara demokratis melalui rekayasa UU Pemilu yang kompromistis. Teori Konflik (sebagian), Teori Konsensus, Teori Sistem Pemilu, Teori Partai Politik, dan Teori Perwakilan berimplikasi positif terhadap konflik dan konsensus antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI.

---

This thesis discusses about the political process in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) during the discussion of Election Bill, which involved nine factions of political parties from 2009 Election: Partai Demokrat (Democratic Party), Partai Golongan Karya (Working Group Party), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Indonesian Democratic Party-Struggle), Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party), Partai Amanat Nasional (National Mandate Party), Partai Persatuan Pembangunan (United Development Party), Partai Kebangkitan Bangsa (National Awakening Party), Partai Gerakan Indonesia Raya (Great Indonesian Movement Party), and Partai Hati Nurani Rakyat (People's Conscience Party).

The problem was how the power interplay among these factions created conflict and consensus about four crucial issues: election system, allocation of seats for each electoral district, parliamentary threshold, and method of turning votes to seats. After an intensive political lobbying between the chairman of the House and the factions’ leader, the decision on election system and allocation of seats was made by deliberation, while the decision on parliamentary threshold and method of turning votes was reached by voting.

The theories applied in this study are Conflict Theory by Maurice Duverger, Consensus Theory by Maswadi Rauf, Election System Theory by Ben Reilly, Andrew Reynolds and Miriam Budiardjo, Political Party Theory by Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann and Alan Ware, and Representation Theory by Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo and Bintan R. Saragih. This is a qualitative study with descriptive analytical techniques and deep interviews with the factions’ members involved in that political process.

The findings of this study show that the conflict among factions in the discussion of Election Bill in the House of Representatives was not driven by a struggle for certain political ideologies, but by pragmatic, practical, political orientations and interests to gain power democratically through a compromising election bill scheme. Conflict Theory (in part), Consensus Theory, Election System Theory, Political Party Theory, and Representation Theory had a positive implication in the conflict and consensus occurring in the discussion of Election Bill in the House of Representatives of Republic of Indonesia.