Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara
utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro
Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat
produktiiitas Satuan Resrse Tindak Pidana Korupsi Serta kepastian hukum bagi
masyarakat.
Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini
dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan
penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan “Tarik menarik“_ Hal ini
dipengaruhi oleh konflik lama, keranouan dan tumpang tindihnya beberapa
peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak
Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih hasil
penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi
oprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan .
Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari
sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8
tahun 198| tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku
hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan lahimya Keputusan
Presiden RI No.3l tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Prcsiden RI No. I5
tahun |983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997
tentang Kepolisian Negara RI.
Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan
yang beium semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah
merupakan upaya Iebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup
memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini.