UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Subrogasi atas Jaminan Hutang (Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang dalam Perkara No.894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel)

Din Saphirty WD.; Suharnoko, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, supervisor ([Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008)

 Abstrak

Subrogasi sebagai akibat pembayaran selain dalam perjanjian hutang-piutang juga seringkali ditemukan dalam perjanjian asuransi. Pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD serta prisip indemnity dimana terdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung yang membayar kerugian tertanggung. Dalam perkembangannya, subrogasi seringkali diterapkan dengan ketentuan hak subrogasi yang diperoleh perusahaan asuransi setelah membayar kerugian tertanggung adalah meliputi seluruh hak tertanggung tanpa terkecuali atau tidak terbatas. Penerapan subrogasi asuransi demikian menyimpangi ketentuan dan prinsip subrogasi asuransi yang bertujuan mengembalikan keadaan tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian sehingga perusahaan asuransi hanya memperoleh hak subrogasi sebatas nilai pertanggungan yang dibayarnya kepada tertanggung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, Penulis menyoroti permasalahan pengaturan subrogasi serta pelaksanaan dan kedudukan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang, yang merupakan objek asuransi, yang disita dan dilelang oleh negara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.894/Pdt.G/2005, perusahaan asuransi menggugat seluruh uang hasil lelang yang dilakukan negara atas jaminan hutang yang diasuransikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perusahaan asuransi tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD dan prinsip indemnity. Perusahaan asuransi hanya mengganti sebagian kerugian dari tertanggung sehingga hanya dapat didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari uang hasil lelang benda gadai sesuai dengan nilai pertanggungan yang dibayarnya. Adanya tagihan negara dari pihak Bea Cukai berdasarkan pasal 39 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mengakibatkan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang gadai berdasarkan subrogasi hanya dapat didahulukan setelah tagihan negara lebih dulu dilunasi dari uang hasil lelang tersebut.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S34240
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vii, 117 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S34240 14-24-87154032 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20333081
Cover