Skripsi ini membahas tentang keberadaan pengecualian pelanggaran berat HAM dalam hukum internasional mengenai imunitas negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penulisan skripsi ini adalah dapat tidaknya imunitas negara di hadapan pengadilan negara lain dikesampingkan bilamana negara yang pertama tersebut telah melakukan pelanggaran berat HAM. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan/persinggungan antara dua norma dalam hukum internasional. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional pada umumnya dianggap sama - dengan demikian satu negara tidak berhak mengadili negara lain karena mereka sejajar. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan terhadap pelanggaran berat HAM telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadisalah satu rezim norma tertinggi dalam hukum internasional - keberadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan penegakan norma dengan lebih pasti. Kepastian penegakkan norma tersebut terkadang terhalang oleh alasan-alasan prosedural jika para korban pelanggaran HAM berat menggantungkan nasibnya pada mahkamah internasional, forum internasional lainnya, dan/atau sistem peradilan negara pelanggar berat HAM itu sendiri.

---

This study explains about the existence of the gross human rights violation exception to the international law on state immunity. The core question underlying this study is whether or not it is possible to set aside a state?s jurisdictional immunity in other state in the event that the former state has committed gross human rights violation. Accordingly this study discusses about the intersection between two norms of international law. On one hand, sovereignty of all states is regarded as equal - so as to disable one state to adjudicate other state because they are equal. On the other hand, the development of the regime of protection against gross human rights violation has reached such level that it becomes one of the highest international law norms - such nature produces the need for a more reliable enforcement regime. Such reliability of enforcement regime is sometimes clouded by procedural reasons when the victims of gross human rights violation depend their fate on the International Court of Justice, other international fora, and/or the violator state's own judicial system.