ABSTRAKPembahasan dalam Tesis ini menekankan pada implementasi ISAK 8 dan PSAK 30 atas Perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) pada PT. PLN (Persero). Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan perjanjian yang menyerahkan hak untuk menggunakan aset sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran diperhitungkan sebagai sewa bahkan jika perjanjian tidak mengambil bentuk hukum sewa. Setelah ditetapkan bahwa suatu perjanjian mengandung sewa, ketentuan dalam PSAK 30 berlaku, perjanjian sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Klasifikasi pada akuntansi sewa ini memiliki dampak yang signifikan. Lessee dalam sewa pembiayaan akan mengakui aset tetap dan liabilitas sewa dalam neraca.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the implemention of ISAK 8 dan PSAK 30 on Power Purchase Agreement at PT. PLN (Persero). The Indonesian Accounting Standards require that arrangements that convey the right to use an asset in return for a payment or series of payments be accounted for as a lease even if the arrangement does not take the legal form of a lease. Once a determination is reached that an arrangement contains a lease, the principles in PSAK 30 apply; the lease arrangement must be classified as either finance lease or operating lease. The classification on lease accounting has significant implications. A lessee in a finance lease should recognise asset and lease liability.