Pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sebagian besar emiten yang terdaftar di Bursa Efek mengalami tekanan berat akibat beban valuta asing seiring dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat meringankan beban para emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan mengeluarkan ketentuan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan memungkinkan emiten untuk melakukan pengkonversian utang menjadi saham (debt to equity swap) apabila disetujui oleh kreditur yang bersangkutan. Dengan didasarkan ketentuan itu, PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk telah mengadakan perjanjian perdamaian pada tahun 2005 dengan para krediturnya untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui praktek debt to equity swap. Sebagai konsekuensi, pemegang saham emiten yang bersangkutan akan terkena dampak dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut berupa dilusi, penurunan dividen, dan perubahan pengendalian. Perlindungan hukum terhadap dampak-dampak yang telah dan akan diterima oleh para pemegang saham tersebut merupakan tantangan bagi pasar modal Indonesia dalam membangun kepercayaan publik yang merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam mengakumulasi partisipasi modal mereka di pasar modal. Perlindungan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya.