Percepatan konsolidasi perbankan nasional yangdilakukan otoritas perbankan tidak dapat dihindarkanmemaksa bank melakukan penambahan modal. Bank Indonesiamensyaratkan rasio kecukupan modal sekurang-kurangnya 8%s/d 12%. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalahmenerbitkan obligasi subordinasi dengan berlandasakan PBINo. 3/12/PBI/2001. Instrumen Obligasi tidak lain adalahkonstruksi pinjam meminjam yang secara umum diatur dalamBab XIII pasal 1754 s/d pasal 1773 KUH Perdata. Obligasisubordinasi diakui sebagai modal pelengkap (tier 3) dengancatatan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti bankyang bersangkutan. Tetapi, berkaitan dengan upaya pemenuhankebutuhan modal, hubungan hukum antara kreditur dengan bankdalam perjanjian penerbitkan obligasi subordinasi untukmemenuhi kebutuhan modal bank menjadi agak berbeda, dalamkeadaan tertentu lebih mendekati hubungan hukum antarapemegang saham dengan perusahaan. Hubungan hukum yang agaklain ini disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan bagipinjaman dimaksud. Sebagai missal, salah satu syarat yangditetapkan bagi instrument utang yang diterbitkan oleh bankdengan maksud memenuhi kebutuhan modalnya, mengharuskanpinjaman yang diperoleh dari penerbitan instrumen obligasisubordinasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama denganmodal pada saat bank mengalami kerugian yang melebihi labaditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.Artinya, pemegang obligasi subordinasi dalam hal terjadilikuidasi atas bank, hak tagihnya berlaku paling akhir darisegala pinjaman yang ada