Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban badan hukum sebagaipelaku perbuatan melawan hukum dalam sengketa keagenan. Penelitiandimaksudkan untuk membahas kewenangan organ dari badan hukum dalammelakukan perbuatan berdasarkan doctrine of ultra vires, dikaitkan dengan teoriorgan yang mendasari bahwa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum dandapat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal1365 KUH Perdata, dalam sengketa yang terjadi antara agen dan prinsipal dalamsebuah hubungan hukum keagenan. Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan,banyak terjadi pemutusan atau perselisihan antara agen dan prinsipal yangmerugikan pihak agen karena kurangnya peraturan yang melindungi agenterhadap perlakuan tidak adil oleh prinsipal, tetapi apabila memenuhi unsur-unsurperbuatan melawan hukum, maka perlakuan tidak adil oleh prinsipal dapat digugatberdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian ini menyarankan adanyapengaturan yang tegas dan jelas mengenai hubungan keagenan, dan menempatkanagen dan prinsipal pada satu kedudukan yang seimbang.