ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perdagangan Crude Palm Oil (CPO) dengan mengambil studi kasus dari PT. ABC. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan milik negara penghasil CPO, yang dimana dalam pemasaran CPO nya PT XYZ membentuk suatu badan pemasaran dengan sistem lelang bernama PT ABC. Transaksi Perdagangan CPO PT XYZ untuk tujuan ekspor harus melalui broker lokal sebagai peserta lelang CPO di PT ABC. Selain itu ada PT BBJ sebagai alternatif penjualan CPO PT XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam. Peneliti memperoleh hasil bahwa PT ABC, broker lokal, dan PT BBJ melakukan jasa perdagangan. Dalam hal PT XYZ mengklaim ekspor CPO yang dimana pemenang lelang adalah broker lokal sebagai perwakilan pembeli diluar negeri, tidak dapat dikatakan sebagai ekspor karena broker lokal membentuk BUT yang bersifat keagenan.

---

AbstractThis thesis discusses the policy of value added tax on services trade in Crude Palm Oil (CPO) by taking a case study of PT. ABC. PT. XYZ is one of the state-owned producer of CPO, which is where the marketing of its CPO PT XYZ form a marketing agency with an auction system called PT ABC. CPO Commerce Transactions PT XYZ for export purposes must go through local brokers as bidders CPO on ABC. In addition there is an alternative which is PT BBJ for PT XYZ CPO sales. The research was conducted using a qualitative approach and descriptive form. In data collection techniques, the authors conducted a study literature and depth interviews. Researchers obtained results that PT ABC, a local broker, and PT BBJ to services trade. In the case of PT XYZ claims that palm oil exports in which the winning bidder was a local broker to represent buyers in foreign countries, can not be said to be export as a local broker that is formed BUT agency.