Tujuan dari penulisan ini adnlah untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi finansial (deregulasi di sektor moneter dan perbankan) di Indonesia selama periode satu dasawarsa terakhir, sejak peluncuran kebijakan moneter 1 Juni 1983 yang lebih dikenal sebagai PAKJUN 1983. Hal-hal yang menjadi topik utama adalah mengenai seberapa besarnya peranan tingkat suku bungs dalam mentransmisikan pengaruh perubahan di sektor moneter terhadap perekonomian, juga faktor-faktor yang mempengaruhi besaran-besaran moneter, termasuk faktor luar negeri, serta dampak penetapan PAKTO 1988 terhadap perkembangan dalam permintaan likuiditas perekonomian oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengujian terhadap model yang dikembangkan oleh Tomas J.T Balino dan V. Sundararajan (1984 dan 1986) dari teori tentang keadaan keseimbangan di pasar uang dan barang (kurva IS-LM). Model ini sebenarnya telah pula diterapkan untuk kondisi di Indonesia pre-reformasi finansial tahun 1983, termasuk analisis yang dibuat oleh Bijan B. Aghevli (1977) dan J. Soedradjad Djiwandono (1980). Selain itu penulisan ini juga menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan perkembangan di sektor moneter dan perbankan selama periode pengujian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan dilaksanakannya liberalisasi dan reformasi finansial di Indonesia selama periode observasi 1983.2-1993.4, tingkat suku bunga (tabungan dan deposito) dalam negeri begitu dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah uang yang beredar juga tingkat harga barang di sektor riil serta perubahan dalam tingkat suku bunga internasional. Demikian pula halnya dengan tingkat harga di pasar barang pun turut dipengaruhi oleh sektor luar negeri, hal mana membuktikan keberlakuan purchasing power parity dalam perekonomian Indonesia. Selain itu terbukti bahwa ekspekatasi terhadap inflasi yang berlaku masihlah bersifat adaptif: Dan proses penyesuaian akibat adanya perubahan dalam tingkat pendapatan maupun tingkat suku bunga internasional yang terjadi terhadap permintaan akan likuiditas perekonomian berlangsung cukup lambat - hina satu setengah tahun kemudian baru dapat diantisipasi. Hal lain adalah bahwa liberalisasi tingkat suku bunga belum terlalu terlaksana sepenuhnya, masih adanya faktor pengawasan dari Pemerintah tingkat suku bunga belum berfluktuasi mengikuti keadaan di pasar uang.