Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, pengaturan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan dalam UU.No.32 Tahun 2004 dan UU.43 Tahun 2008. Kedua, menganalisa pola hubungan kerja antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Ketiga, menganalisa hubungan Pemerintah Kabupaten dengan kecamatan yang wilayahnya berdekatan dengan negara tetangga di perbatasan darat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan sangat kompleks karena di dalam kawasan tersebut terdapat kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan wilayah negara, serta hubungan luar negeri. Sementara di sisi lain Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan perbatasan tersebut dalam rangka otonomi daerah.

---

The focus of this study is the authority of the local government in the management of inter-state border region. This study addresses three main issues. First, the regulation on the management of border areas according to Act No.32 of 2004 and Act No.43 of 2008. Secondly, the analysis of the relationships patterns between the Nastional Agency for Border Management and the Regional Border Managemen Agency. Third, the analysis of the relationships between district government and county whose territorry adjacent to the border of neighboring land. The methode used in this study is based on the normative juridical secondary data are presented descriptively and analytically.

The results showed that the existing problems in the border region is very complex because the region contained within the authorities of the Central Government in terms of national sovereignty, defence and national security, and foreign relations. While on the other side, the Local Government also has the authority to manage the border region in the framework of regional autonomy.