Penguasaan pasar dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 19 huruf a- d karena dapat mengakibatkan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan, terciptanya penghalang bagi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing, terciptanya pembatasan peredaran dan atau penjualan barang dan jasa dalam pasar bersangkutan serta munculnya berbagai macam praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Namun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan Pasal 19 huruf a- d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada penanganan perkara penguasaan pasar oleh KPPU terkait dengan diskriminasi berdasarkan proses penunjukkan langsung oleh institusi-institusi pemerintah atau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena penunjukkan langsung yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara lebih tepat apabila dikategorikan ke dalam wilayah hukum pidana korupsi. Kemudian alasan hukum yang digunakan KPPU dalam menangani perkara penguasaan pasar yaitu terkait dengan adanya penguasaan pangsa pasar yang berakibat pada kepemilikan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, terciptanya entry barrier atau hambatan masuk bagi pelaku usaha tertentu di sektor barang dan/atau jasa sejenis dalam pasar bersangkutan, terdapat pelaku usaha yang sengaja menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya supaya tidak dapat melakukan hubungan usaha, adanya upaya pembatasan atas distribusi atau penjualan barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, terdapat perilaku diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu dan munculnya dampak berupa terciptanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari upaya penguasaan pasar oleh para pelaku usaha, dimana pendekatan yang digunakan untuk menguatkan alasan hukum yang digunakan oleh KPPU terkait dengan upaya penguasaan pasar adalah pendekatan Rule o f Reason.