Tingginya harga pesawat terbang dan biaya operasional termasuk biaya perawatan yang dibutuhkan dalam angkutan pesawat terbang menjadi pertimbangan bagi perusahaan penerbangan untuk mengadakan sewa pesawat terbang sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan pesawat terbang sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa menyewa pesawat terbang dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan (lessor) dengan pihak penyewa (lessee). Demikian pula halnya untuk angkutan jemaah haji Indonesia, untuk kepastian hukum dilakukan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif, namun demikian dilakukan juga wawancara untuk melengkapi data yang ada. Masalah yang dicemukan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat terbang tersebut adalah perjanjian dibuat dengan dibawah tangan, keterlambatan delivery pesawat, pembayaran advance payment, tender ulang yang dilakukan oleh lessee, keterlambatan pemberangkatan pesawat yang sering terjadi yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, bahwa seharusnya perjanjian dilakukan dengan akta otentik untuk menjamin pembuktian yang sempurna, lessor diharuskan untuk memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran advance payment melalui escrow agent, lessee seharusnya tidak melakukan tender ulang, denda karena keterlambatan berlaku sejak menit mulai terjadinya keterlambatan. Para pihak agar membuat perjanjian seimbang sesuai prinsip hukum perjanjian, dan untuk menjamin ketepatan waktu penerbangan haji agar lessor diwajibkan menyediakan pesawat yang siap sedia sebagai pesawat pengganti.

---

The high sale price of the Aircraft and operational cost including the required maintenance cost in air transportation is a consideration for airline company to acquire the leased Aircraft base on the certain requirement. In order to ensure the law enforcement, the lease of Aircraft is performed by Aircraft Lease Agreement between lessor and lessee.

This research is performed by juridical normative, nevertheless the writer also perform interview to lessor and lessee to complete the exist data. The problem that we face in lease agreement is that the Agreement is not made in a notary document, delivery delay of the Aircraft, the advance payment, re-tender by lessee, delay of flight schedule which is often occurred that interfere the safety and convenience of hajj pilgrim flight.

The conclusion we have got to solve the problem that the Aircraft lease Agreement should be made in notary document (authentic deed) to assure the perfect authentication, lessor must deliver to lessee the performance bond, advance payment through escrow agent, lessor should not perform re-tender, penalty because of delay will be effective since the first minute of delay. The party should make the lease agreement equally according to the contract law principal and in order to guarantee the on time performance of hajj flight, lessor has to prepare the reserve aircraft as substitution to anticipate if any of Aircraft in trouble.