ABSTRAKTerbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen menambah batasan asas kebebasanberkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Disamping itu dibidang Perbankan Nasional jugaharus menjalankan amanat Arsitektur Perbankan Indonesia(API) yang merupakan policy direction bagi PerbankanNasional. Salah satu pilar dari enam pilar API yaitu pilarkeenam, adalah perlindungan konsumen, dengan beberapaprogram yang berupa mekanisme pengaduan nasabah; pendirianlembaga mediasi independen; peningkatan transparansi;informasi produk perbankan dan edukasi nasabah. Dalamrangka membangun transparansi dan informasi produkperbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen wajib menjadi perhatian perbankannasional. Salah satu ketentuan tentang perlindungankonsumen adalah perjanjian baku, khususnya klausula bakuyang dilarang atau klausula eksonerasi. Berkaitan denganhal itu salah satu produk perbankan nasional, khususnya diBank adalah kredit; dimana di dalam perjanjian kredit,khususnya Pasal 1 umumnya memuat Syarat-Syarat UmumPerkreditan Bank atau Syarat-Syarat Umum; yang berisiketentuan standar pemberian kredit. Tesis ini mengupasterhadap klausula yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum,yang terindikasi beberapa pasalnya mengandung klausulaeksonerasi. Melalui riset di salah satu Bank Pemerintah dandengan menggunakan metode penelitian yuridis normatifmelalui studi kepustakaan yang terdiri dari dari bahanhukum primer serta peraturan perundang-undangan sebagaibahan hukum sekunder. Data dikaji dan dianalisis denganmenggunakan metode kualitatif yang tersaji secaradeskriptif normatif pada tesis ini. Dengan kesimpulan bahwabenar terdapat klausula eksonerasi, namun dengan tata carapenyampaian Syarat-Syarat Umum bersamaan dengan SuratPenawaran Pemberian Kredit, klausula baku yang ada dapatdieliminir atau ditiadakan karena calon debitur mempunyaikesempatan untuk mempelajari dan menegosiasikan kembalisyarat-syarat dimaksud.