ABSTRAKTesis ini merupakan laporan penelitian tentangimplementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS)setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selamakurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektifpada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikaninformasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumahsakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakitkepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yangtepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahandalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasionaldi bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahanketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara laindicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UUPNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitupenerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengansistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskansemua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negarasedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melaluisistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagiberjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehinggaDepartemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuanganagar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dariketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UUyang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet(Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RSini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan UsahaMilik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentukPerjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegasmencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan denganperkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukanpenyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalampengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk BadanHukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga dilingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini.