ABSTRAK
Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatifyang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitukonsep pengaturan Rahasia Jabatan Notaris dalam kaitannyadengan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 40 dan Pasal 17Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan JabatanNotaris Di Indonesia, merupakan landasan hukum dari RahasiaJabatan Notaris, Namun, kedua pasal tersebut secarasubstansial masih bersifat umum sehingga bisa menimbulkankekeliruan di dalam pemahamannya maupun pelaksanaannya*Apalagi ketika seorang Notaris dipanggil sebagai saksiataupun saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana untuk,memberikan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnyaataupun memberikan keterangannya yang berkaitan dengankeahliannya dalam bidang pembuatan akta. Setelah dilakukanpenelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum,sebagai hasil akhir penelitan disimpulkan bahwa dalamproses penyidikan yang dilakukan dalam pemeriksaanpendahuluan oleh pihak kepolisian, berdasarkan Pasal 117 UUNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai saksi, Notaris dapat menolak untuk tidak memberikanketerangannya, namun, dalam pemeriksaan di persidangan yangdipimpin oleh Hakim berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 8 Tahun1981, setelah mendengar alasan penolakan yang diajukan olehNotaris untuk tidak memberikan kesaksian tentang isi aktayang dibuatnya, hakim yang akan menentukan apakah kesaksianNotaris tersebut diperlukan atau tidak dalam perkara pidanayang dipimpinnya itu.