Timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah akibat adanya perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur sangat lemah. Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap perjanjian baku tersebut, adalah tidak seimbangnya kedudukan para pihak, sehingga klausul-klausul dalam perjanjian itu ada yang memberatkan masyarakat, dan isi perjanjian itu sangat sulit dan rumit untuk dipahami dan dicermati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal ini akibat tingkat pendidikan dan budaya hukum dalam masyarakat tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya arti sebuah perjanjian, padahal sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata salah satu syarat syahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam perjanjian tersebut. Sehingga apapun resiko hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian tersebut harus siap menanggung resikonya Dalam pelaksanaan pemberian kredit bank selalu menempuh prinsip kekati-hatian, hal ini untuk mencegah timbulnya kredit macet. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan tersebut, bank selalu melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu charakter, capacity, Capital colleteral dan condotion o f ecenomy. Sedangkan metode penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang perbankan. Di samping itu juga dilakukan penelitian pustakaan (bidang hukum dan lainnya). Jaminan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Bank Tabungan Negara dalam penerimaan kredit adalah rumah yang dikreditkan oleh pihak Bank Tabungan Negara.