Tanah dalam masyarakat agraris seperti halnya masyarakat Bali Kuna, merupakan subsistansi. Oleh karena tanah pada masa itu bahkan sampai saat ini mempunyai berbagai fungsi dan nilai. sehingga para pakar di bidang pertanahan menganggap bahwa masalah tanah merupakan masalah hidup. Oleh karena pentingnya fungsi dan nilai tanah itu, maka masyarakat memerlukan pengaturan dan/atau kepastian hukum berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah itu kemudian melahirkan hak-hak atas tanah yang akhirnya disebut hukum tanah. Hukum tanah pada masa lampau baik tertulis maupun tidak, dihimpun dalam suatu pranata hukum yang kemudian dikenal dengan istilah hukum adat.