Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mempelajari isi perjanjian kerjasama dan metode penelitian lapangan dengan cara mewawancari pihak pertama dan pihak kedua sebagai data primernya. Pihak pertama memiliki tanah dan pihak kedua berhak menggunakan tanah tersebut. Pihak kedua memiliki dana untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian, termasuk penanggungan biaya pemeliharaan pada saat pengoperasian dan beberapa saat setelah tanah dan bangunan dialihkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Kerjasama tersebut ditinjau dari syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan azas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta karakteristik umum dari berberapa perjanjian BOT yang telah dibakukan di bidang infrastruktur, seperti jual beLi listrik dan jalan tol. Hingga saat ini, perjanjian kerjasama ini belum direalisasikan oleh pihak kedua. Namun, berdasarkan analisa secara yuridis, ditinjau dari Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1320 ayat c (salah satu syarat obyekti ; pihak pertama dapat menggugat pihak kedua berdasarkan tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai Pasal 10 ayat 3 butir a dan b perjanjian kerja sama sehingga pihak kedua tidak dapat melaksanakan pembangunan Pabrik, yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Bila putusan dapat dijatuhkan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, maka perjanjian tersebut dapat "dibatalkan demi hukum." Untuk menghindari hal di atas, sebaiknya pihak pertama melakukan penawaran kepada pihak swasta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden No. 2 tahun 1998 serta sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.